Hampir 10 tahun sudah konflik Maluku berlalu. Namun kenangan tanggal 19 Januari 1999 yang meluluhlantakkan infrastruktur kota Ambon, sebagai ibukota Provinsi Maluku, serta rusaknya tatanan social, budaya, ekonomi, dan politik masyarakat Maluku masih membuat kita miris bila mengenangnya. Sejumlah pengamat sosial menilai bahwa penyelesaian konflik di Maluku membutuhkan waktu lebih dari 20 tahun. Namun berkat dukungan dari seluruh kekuatan masyarakat Maluku dan berbagai pihak terkait, dalam waktu kurang lebih 3 tahun konflik di Maluku dapat terselesaikan dengan damai.
Penanganan masalah paska konflik merupakan tantangan berat yang dilalui Karel Albert Ralahalu setelah diangkat menjadi Gubernur Maluku pada 16 September 2003.
Masalah sosial yang cukup pelik, yaitu penanganan pengunsi paska konflik menjadi perhatian utamanya. “Pengungsi yang kembali umumnya hidup dalam kondisi miskin sehingga Pemda Maluku harus melakukan berbagai program pemberdayaan,” ujarnya. Hingga tahun 2006 Pemda Maluku telah mengangani sebanyak 79.447 KK berupa bantuan bahan bangunan rumah untuk 58.671 KK, pembangunan rumah siap huni untuk 16.984 KK, serta pembangunan rumah jadi kepada 3.792 KK transmigran.
Di samping pembangunan sarana tempat tinggal untuk pengungsi, Gubernur Karel mengakui bahwa peran pebisnis dalam pembangunan Maluku paska konflik memiliki kontribusi yang cukup penting. Kegiatan ekonomi yang sempat terganggu telah pulih kembali dan turut berperan dalam mengurangi kemiskinan dan pengangguran di Maluku. Pembangunan dan rehabilitasi saranan dan prasara di Maluku juga dibangun oleh para kontraktor. “Begitu pula peran TELKOMSEL yang mampu menghubungkan hampir semua kepulauan yang ada di Maluku,” tambahnya.
Perjuangan Gubernur Karel dalam memimpin dan memulihkan kondisi Maluku memang tak diragukan lagi. Beliau mencanangkan 5 tahun kepemimpinannya dalam dua tahap, yaitu Tahap Pemulihan dan Stabilitas (2003 – 2005) dan Tahap Penciptaan Daya Saing Berkelanjutan (2005 – 2008). Tak heran bila ia kembali terpilih menjadi Gubernur Maluku untuk periode 2008-2013. Pada periode 5 tahun ke depan ini, Gubernur Karel beserta seluruh jajaran pemerintah daerah dan masyarakat berupaya membangun Maluku yang sejahtera, rukun, religius, dan berkualitas yang dijiwai semangat nilai-nilai dan kearifan lokal Siwalima.
Siwalima merupakan pranata sosial masyarakat Maluku yang menjunjung kebersamaan dan kerukunan antar anggota masyarakat agar tercapai kesejahteraan bersama. Semangat Siwalima ini sudah mengakar dalam kehidupan sosial masyarakat Maluku dan telah melembaga menjadi world view atau cara pandang masyarakat tentang hidup bersama yang rukun dan damai. Selain Siwalima masyakat Maluku juga memiliki pranata sosial budaya Pela, yaitu sistem ikatan sosial budaya di antara dua desa di luar factor genealogis atau keturunan. Pranata sosial Pela dan Siwalima merupakan kearifan lokal yang menjadi dasar kerukunan masyarakat Maluku yang multikultur. “Pada dasarnya masyarakat Maluku tidak suka konflik,” papar Gubernur Karel yang menyayangkan adanya orang-orang yang menyebarkan isyu provokatif. “Buktinya Pilkada di Ambon diakui Presiden berlangsung paling aman di Indonesia,” tambahnya berbangga.
Penanganan masalah paska konflik merupakan tantangan berat yang dilalui Karel Albert Ralahalu setelah diangkat menjadi Gubernur Maluku pada 16 September 2003.
Masalah sosial yang cukup pelik, yaitu penanganan pengunsi paska konflik menjadi perhatian utamanya. “Pengungsi yang kembali umumnya hidup dalam kondisi miskin sehingga Pemda Maluku harus melakukan berbagai program pemberdayaan,” ujarnya. Hingga tahun 2006 Pemda Maluku telah mengangani sebanyak 79.447 KK berupa bantuan bahan bangunan rumah untuk 58.671 KK, pembangunan rumah siap huni untuk 16.984 KK, serta pembangunan rumah jadi kepada 3.792 KK transmigran.
Di samping pembangunan sarana tempat tinggal untuk pengungsi, Gubernur Karel mengakui bahwa peran pebisnis dalam pembangunan Maluku paska konflik memiliki kontribusi yang cukup penting. Kegiatan ekonomi yang sempat terganggu telah pulih kembali dan turut berperan dalam mengurangi kemiskinan dan pengangguran di Maluku. Pembangunan dan rehabilitasi saranan dan prasara di Maluku juga dibangun oleh para kontraktor. “Begitu pula peran TELKOMSEL yang mampu menghubungkan hampir semua kepulauan yang ada di Maluku,” tambahnya.
Perjuangan Gubernur Karel dalam memimpin dan memulihkan kondisi Maluku memang tak diragukan lagi. Beliau mencanangkan 5 tahun kepemimpinannya dalam dua tahap, yaitu Tahap Pemulihan dan Stabilitas (2003 – 2005) dan Tahap Penciptaan Daya Saing Berkelanjutan (2005 – 2008). Tak heran bila ia kembali terpilih menjadi Gubernur Maluku untuk periode 2008-2013. Pada periode 5 tahun ke depan ini, Gubernur Karel beserta seluruh jajaran pemerintah daerah dan masyarakat berupaya membangun Maluku yang sejahtera, rukun, religius, dan berkualitas yang dijiwai semangat nilai-nilai dan kearifan lokal Siwalima.
Siwalima merupakan pranata sosial masyarakat Maluku yang menjunjung kebersamaan dan kerukunan antar anggota masyarakat agar tercapai kesejahteraan bersama. Semangat Siwalima ini sudah mengakar dalam kehidupan sosial masyarakat Maluku dan telah melembaga menjadi world view atau cara pandang masyarakat tentang hidup bersama yang rukun dan damai. Selain Siwalima masyakat Maluku juga memiliki pranata sosial budaya Pela, yaitu sistem ikatan sosial budaya di antara dua desa di luar factor genealogis atau keturunan. Pranata sosial Pela dan Siwalima merupakan kearifan lokal yang menjadi dasar kerukunan masyarakat Maluku yang multikultur. “Pada dasarnya masyarakat Maluku tidak suka konflik,” papar Gubernur Karel yang menyayangkan adanya orang-orang yang menyebarkan isyu provokatif. “Buktinya Pilkada di Ambon diakui Presiden berlangsung paling aman di Indonesia,” tambahnya berbangga.
BIODATA
Nama : Karel Albert Ralahalu
Lahir : Allang, Ambon, 6 Januari 1946
Pendidikan : AKABRI (lulus th. 1972)
Penghargaan :
Satya Lencana Seroja (1975 dan 1978), Satya Lencana Kesetiaan VIII (1980), Satya Lencana Kesetiaan XVI (1988), Satya Lencana Kesetiaan XXIV (1996), Satya Lencana Bintang Kartika Eka Paksi Nararva (1998), Satya Lencana GOM IX Raksaka Dharma (2000), DR (HC) bidang Management dari Western Kennedy University (2001), Satya Lencana Wirakarya dari Depdagri (2003), Satya Lencana Wira Karya dari BKKBN (2004), Manggala Karya Kencana dari Presiden RI (2004), Satya Lencana Wira Karya dari Presiden Ri (2004 dan 2006), Satya Lencana Melati dari Pramuka (2005), Satya Lencana Pembangunan Umum dari Presiden RI (2007).
